Fungsi: Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang keuangan daerah 1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 2 Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 3 Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain 4 Melaksanakan pembinaan. S. 03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Kantor BKUD posisinya cukup strategis. 2, No. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas secretariat, bidang-bidang, UPTD dan kelompok. . 000,00 29. SK GUBERNUR DIY No. co. Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan elemen penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem. 237 6. POSTUR TKDD Nasional. Pengumuman Penjualan Gedung Bangunan Rusak Berat pada UPTD BP3MBTP, SMK 1 Kasihan dan SLB 1 Bantul. Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah. Akan tetapi,1. edu pengelolaan keuangan aset daerah (dpkad) provinsi aceh Esduo Ramadhano Labasido * 1 , Darwanis *2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI GORONTALO 1. idTujuan pada penelitian yaitu guna mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan. blogspot. Bidang Pengelola Keuangan Daerah terdiri atas : a) Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran dan b) Sub Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan 4. Sedang; dan c. Hasil Lelang Barang Milik. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan Daerah berdasarkan PP NO. Kata Kunci : Sistem pengelolaan keuangan daerah, implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, fungsiKeuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali SPI memiliki nilai t hitung sebesar –0,833 lebih kecil dari t tabel 2,042 dan nilai signifikansi 0,411 lebih besar dari α = 0,05, hal ini berarti H1 ditolak, artinya SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap KLK dan tidak sesuai dengan rumusan. Pasal 8 Huruf a Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal. Data yang diolah adalah ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2014 yang diterima dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Remang Ketike, R. Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. sbpk jakarta pusat. H. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;. APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022; APBD Murni TA 2022; APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022; Laporan Keuangan. 8-9 Jakarta, DKI Jakarta, 10110 Telp: +62 21 382 3252 / 382 3146 - Fax: +62 21 382 3252 Email: [email protected] Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan. 0343-5643755, Fax. Biaya operasional. b. Tujuan Penelitian Rencana penelitian yang akan penulis teliti ini dibuat dengan tujuan untuk. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 13. Badan Keuangan Daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Setelah sudah mengetahu arti dari pengelolaan aset itu apa, maka langkah selanjutnya yang perlu diketahui lagi adalah mengenai prinsip - prinsip dasar dalam pengelolaan tersebut. Kepala Badan Perencanaan. 5 Pekerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang belum dibayarkan sampai dengan TA 2021. June 23, 2022. 2012. 000 170. (RKA PPKD) adalah Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah a. Gji Dinas Keuangan Dalam Rangka Hut Ri Ke-77 Tingkat Kabupaten. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 9 ada kuasa BUD dapat lebih dari satu, seperti saat ini di Badan Keuangan PPU, BUD Kepala Badan, dan ada 2 orang Kabid. Maksud Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana disusun untuk menyediakan informasi yang relevan atas posisi keuangan sampai akhir periode pelaporan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2020. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Acep Purnama, SH. Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. 3. permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolan keuangan daerah (PDF) PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH | SBPK JAKARTA PUSAT - Academia. Lokasi kegiatan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal F. Pangkalpinang-- Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat terobosan baru untuk mempermudah wajib pajak, dengan membuat loket “Loket Khusus” pengesahan pajak satu tahun. 02. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang. BANDUNG TA 2018: Lihat: 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 2. Pengajuan SPD, Cash Budget SPP, SPM dan SP2D e. Penilaian WDP pada pengelolaan kinerja keuangan daerah penginputan SP2D dilakukan oleh dinas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil . Gambar I. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada: 1. MH Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. ,m. DR. 2. NAMA DOKUMEN. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga. Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang anggaran, belanja, akuntansi dan aset. 000,-. Pengawasan ini bertujuan agar fasilitas kendaraan dinas pada dinas Pekerjaan Umum dapat dimanfaatkan dengan sebaik. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. 000. 01. detik. Peraturan daerah merupakan suatu peraturan di tingkat daerah yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah daerah yang didalamnya mengatur kepentingan umum yang ada. 155. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-2-Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan denganDalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mcndekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; c. go . Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Daerah bersumber dari APBD alokasi Dinas Sosial Kab. Jenis Pajak. SK Daftar Informasi Publik (DIP) BAKEUDA 2023. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Retribusi atas. Kata Kunci : Realisasi Anggaran,APBD, Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja, 1. PENGERTIAN PENGELOLA KEUANGAN 1. Visi BKUD “Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. pengelolaan keuangan daerah. Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat . Permendagri No. Hal : Undangan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Online Tahap 1 Yth. Jl. berikut: Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto berdasarkan APBD menggunakan Rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas dan rasio aktivitas? 6 C. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt. keuangan pemerintah daerah dalam suatu konsep entitas akuntansi. 4. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 . Sebagai masyarakat yang taat dalam menjalani kewajiban membayar pajak, tentu saja Anda harus memahami mengenai dasar pengelolaannya. daerah, sehingga keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapiran masyarakat. Tinggi; b. Kantor. id Abstract: This study is aimed for determaining the financial. Ringkasan Struktur Organisasi Pemda Kabupaten Gorontalo Prof. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASETTugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah pada pasal 74, Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan beberapa tugas. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. PERMASALAHAN Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana asas-asas pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Peta Lintas Fungsi BPPKAD. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan. . Penulis menyadariKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: a. September 23, 2014. 5. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. bidang Pendapatan Lain-Lain; f. [2] Untuk Implementasi keuangan daerah yang cepat, tepat, dan SIMDA Keuangan telah diperuntukkan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan sebanyak 300 Pemda di Indonesia. 1. Nelson Pomalingo, M. 000,00 5. Dinas kesehatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah memiliki UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). 2022: Pemerintah Kabupaten Malang. 2. Nama Barang Saldo Awal 1 Januari 2012 Mutasi/Perubahan 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 Saldo Akhir 31. Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020: 1. Jabatan : Kepala Dinas b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan pemerintahan. Laporan Keuangan Kepri Tahun 2018 (Audited) Laporan Keuangan Kepri Tahun 2019 (Audited) Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. proses kerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis. Pd BUPATI Facebook-f Twitter Dribbble Behance Hendra S. 34 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lernbaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nornor 34 Seri D. 236-242. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Drs. Download Logo HUT Tangsel ke-14 (Berdaya, Sehat & Bangkit) 22 Agustus 2022 WIB. ABSTRAK Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Dinas Pariwisata 11. impor data SPP dan SPM dari SKPD, penginputa n SP2D terbilang cukup seder hana . Lintas. Website Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kinerja pegawai. Menggantikan Permendagri No 98 Tahun 2018, kini ditetapkanlah ketentuan penerapan berbentuk Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan. Menurutnya, penggunaan ali ran d ana sel uruh tran saksi d apat d itelusuri sehingga le bih . Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi pengeluaran kas sebagai berikut: 8 2. Hal ini berarti seluruh hipotesis dalam penelitian ini terdukung statistik. Yosephen,Mentari Sijabat,Chirul Saleh, Abdul Wachid. keuda . belanja dalam LRA pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Tahun Anggaran (TA) 2012-2014. a. Sarana mobilitas (kendaraan dinas) d. L. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 merupakan lembaga yang mempunyai tigas pokok untuk "Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan. Keuangan Daerah; 14. Misi : Adapun Misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor, adalah : Mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat dan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam. <br /> Perencanaan keuangan daerah. pengelolaan keuangan dan aset daerah. Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang. Daerah. Skripsi. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat. EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN TEGAL Aulia Lorie Pangestika1, Yeni Priatna Sari2 12D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal Jln. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Rp. Dinas Pertanian 12. Tidak ada deskripsi. Sedangkan dalam PP No. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang Penyajian Laporan Keuangan InstansiKepanjangan Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan Bapenda adalah singkatan dari Badan Pendapatan Daerah. 4 Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode. 9.